Ketua KPU bersama Anggota KPU Divisi Perencanan Data dan Informasi dan Sekretaris KPU Kabupaten Tolitoli mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Jakarta, Jum’at, 22 September 2023. Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota KPU Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, Mochammad Afifuddin, dan August Mellaz bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno membuka Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Dalam sambutannya, Ketua KPU Hasyim mengatakan dalam memastikan kesiapan ini, harus dimulai dari perencanaan yang baik, yaitu memastikan kesiapan internal KPU dari segi SDM, keuangan, dan teknis kepemiluan, karena di tengah proses tahapan pemilu, KPU juga sudah harus mempersiapkan tahapan pilkada, terutama pencalonan dan pemutakhiran data pemilih. Kemudian Hasyim dalam sambutannya meminta jajarannya berkerja sungguh-sungguh, karena ini pemilu yang bersejarah dan monumental. Jangan sia-siakan kesempatan untuk memberikan kontribusi dan pengabdian yang paling maksimal untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ditutup juga oleh Ketua KPU Hasyim. Pada sambutan penutupan kegiatan itu, Hasyim menyampaikan KPU akan berkoordinasi dengan pemerintah soal pembiayaan, pengamanan dan kenyamanan para penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan Pilkada 2024 agar berjalan sesuai yang direncanakan. Hasyim juga mengingatkan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota harus mengikuti prosedur dan arahan yang ditetapkan oleh KPU. Pada kesempatan yang sama, Drajat, Mellaz dan Parsa juga menyampaikan arahannya terkait persiapan Pilkada 2024. Sementara itu untuk jajaran sekretariat, Bernad menyampaikan terkait tata kelola anggaran Pilkada. Ia menyarankan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pilkada dipisah dengan PPK Pemilu, untuk menghindari potensi tumpang tindih anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD. Bernad juga merekomendasikan dalam menyusun anggaran, membuat rapat yang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga dapat berkoordinasi dengan baik dalam menyusun anggaran Pilkada.