TEROR BJORKA: KPU RI RESPON PERMINTAAN DPR RI TERKAIT PERLINDUNGAN DATA
Tolitoli, kab-tolitoli.kpu.go.id- Selasa,13 September 2022. Menyikapi fenomena Bjorka, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) merespon cepat permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait Sistem Perlindungan Data di KPU. Hal ini dibuktikan KPU telah melakukan antisipasi terhadap potensi kebocoran data.
Pertemuan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik, senin (12/9/2022) di KPU RI, langsung menyepakati beberpa point penting sebagai upaya langkah pengcegahan kebocoran data.
“ Potensi-potensi terganggunya keamanan sistem dari sebuah sistem informasi itu harus diantisipasi. Pendekatannya bukan pendekatan reaktif, tapi pendekatan mitigatif” ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik.
Terkait soal kebocoran data yang di khawartikan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Idham Holik menegaskan akan memperbaharui sistem keamanan data seperti Sistem informasi daftar pemilih (Sidalih) dan Sistem informasi pencalonan (Silon).
“ Jadi semua aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu itu akan kita upgrade teknologinya, termasuk juga keamanan,” tegasnya.
Selanjutnya pihak KPU RI akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aplikasi itu tentu berdasarkan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dimana aplikasi tersebut juga akan terserifikasi di Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pusat.
Diketahui Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendorong KPU melakukan proses digitalisasi terkait tahapan pemilu guna mengantisipasi adanya hacker yang disinyalir mengganggu Tahapan Pemilu.
Pihak KPU RI berjanji akan mengupayakan melakukan perlindungan data secara keseluruhan sebagai buntut dari isu kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka sebesar 105.003.428 data penduduk, meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK). (Sangsar. Bakohumas KPU Tolitoli)
